Mikrofon Tua Jadi Lambang Gema Proklamasi

WARTAWAN senior Rosihan Anwar (tengah) meletakkan batu pertama pembangunan
Monumen Gema Proklamasi di Jln. Diponegoro Kota Bandung,
Minggu (24/8).* USEP USMAN NASRULLOH

GEMA proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Soekarno didampingi Mohammad
Hatta di Jln. Pegangsaan Timur Jakarta, 63 tahun silam atau
tepatnya Jumat, 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, hanya didengar sebagian rakyat di negeri ini.
Oleh karena itu, Yusuf Ronodipuro yang
mendapat salinan teks proklamasi dari Mohammad Hatta, merasa perlu untuk kembali
membacakan naskah proklamasi melalui corong radio di
Jakarta pada pukul 19.00 WIB.

Naskah proklamasi yang kembali dibacakan Yusuf Ronodipuro, didengar oleh
Sakti Alamsyah, R.A. Darja, dan Odas Somadilaga. Ketiganya merasa
belum yakin siaran itu akan terdengar hingga ke pelosok negeri ataupun ke mancanegara.

Meski dihalang-halangi tentara Jepang, dengan menggunakan bahasa Indonesia, Inggris,
dan bahasa Sunda, ketiganya mengulang-ulang
membacakan naskah teks proklamasi melalui siaran RRI Bandung. Selain teks proklamasi,
dengan menggunakan pemancar di Palasari, secara
bergantian mereka meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka,
hingga akhirnya rakyat Indonesia benar-benar mendengar dan
mengetahui negaranya sudah merdeka.

Rangkaian sejarah yang disampaikan dalam bentuk fragmen dikemas dengan balutan
seni tradisi Sunda bertempat di Auditorium RRI Bandung, Jln.
Diponegoro Bandung, Sabtu (23/8) membuat sejumlah sesepuh RRI ataupun pelaku
sejarah lainnya yang hadir seolah diajak bernostalgia. Selain
Dirut LPP RRI Parni Hadi, sejumlah kepala ataupun mantan kepala RRI yang hadir,
merasa bangga karena mereka merupakan bagian dari sejarah.

Berdasarkan catatan sejarah Radio Republik Indonesia (RRI), teks proklamasi yang
kembali dibacakan almarhum Sakti Alamsyah, R.A.
Darjan, dan Odas Somadilaga yang disiarkan di Bandung, menggunakan pemancar
berkekuatan 10 kilowatt di Palasari sehingga kumandang
proklamasi terdengar ke hampir seluruh dunia. Mulai dari Inggris, Amerika, Australia,
ndia, Irak, dan banyak lagi. Siaran itu pun
mendapat respons dari BBC London, VOA, All India Radio, dan Radio Ceylon.

Imron Rosadi, salah seorang saksi sejarah yang saat itu berada di Bagdad Irak mengatakan,
ia telah mendengar proklamasi kemerdekaan RI
melalui radio yang dipancarkan dari Bandung dan segera mengabarkan berita bahagia
tu ke sebelas rekannya di sana. "Saya malam itu
mendengar naskah proklamasi dari Radio Bandung. Begitu gembiranya saya
seolah-olah proklamasi itu adalah istigasah dan doa kami," ucapnya.

Menurut Dirut LPP RRI Parni Hadi, pemaknaan sejarah tentunya bukan hanya untuk
nostalgia masa yang telah lewat, melainkan juga untuk
menggambarkan betapa sulitnya meraih kemerdekaan dari penjajah sehingga hasil
perjuangan itu jangan disia-siakan oleh perbuatan yang
menghancurkan bangsa. "Isi monumen dengan semangat juang untuk memerangi
korupsi yang menjadi perang yang tak kalah sulit dan dahsyat
dibandingkan dengan perang merebut kemerdekaan," ucapnya.

Oleh karena itu, untuk mengingat jasa-jasa para pejuang angkasawan
(sebutan bagi penyiar RRI), Kepala RRI Bandung Bochri Rachman
berinisiatif untuk membangun Monumen Gema Proklamasi di Bandung.
"Karena di sinilah (Bandung) gema proklamasi diudarakan hingga
terdengar hingga ke seluruh pelosok negeri bahkan luar negeri," ujar Bochri Rachman.

Pembangunan monumen yang dirancang Gus Balon juga mendapat dukungan
dari wali kota terpilih Dada Rosada, mantan Dirut Perjan RRI Suryanta
Saleh, Ketua LVRI Bandung R. Sudirman, mantan Kepsta RRI Bandung Tjutju Tjuarna,
mantan Kepsta RRI Jakarta Baskara, dan Kokon Darmawan.
Selain itu, 58 RRI se-Indonesia dan radio-radio swasta yang tergabung dalam PRSSNI
dan ARSSLI turut memberikan dukungan.

Menandai dibangunnya Monumen Gema Proklamasi berbentuk mikrofon tempo dulu
setinggi 8 meter, Minggu (24/8) dilakukan peletakan batu pertama
di taman yang mempertemukan Jln. Diponegoro dan Jln. Trunojoyo Bandung. "Ini bukan
 hanya sebagai penanda bahwa di sini (Bandung) gema
proklamasi pernah dikumandangkan dan RRI turut ambil bagian dalam kemerdekaan,
 tetapi monumen ini pun dibangun untuk menandai bahwa
sadar sejarah perjuangan itu terus dikobarkan dari generasi ke generasi,"
ujar Dirut LPP RRI Parni Hadi.

Monumen Gema Proklamasi berbentuk mikrofon tempo dulu nantinya akan memperlihatkan
relief para pejuang radio yang tengah membacakan naskah
proklamasi. Selain itu, ada pula relief Abdurrachman Saleh yang juga pejuang radio
sekaligus pendiri RRI.

Selain peletakan batu pertama, seremoni itu pun ditandai peletakan bagian
fondasi yang tanah dan airnya berasal dari 58 kota/kabupaten
yang tersebar dari Pulau Sumatra sampai Papua. (Retno HY/Vebertina/"PR")***

Keinginan Bergabung ke Bandung Menguat

Keinginan warga Garut Selatan (Garsela) terutama yang ada di Kec. Caringin, Talegong, dan Cisewu untuk bergabung dengan Kab. Bandung semakin kuat. Hal itu mengemuka ketika elemen masyarakat di tiga kecamatan tadi melakukan audiensi dengan Pansus Pembentukan Kab. Garsela di Ruang Komisi A DPRD Garut, Senin (5/11).
Salah satu alasan yang mengemuka, karena akses warga ke Kab. Bandung dari beberapa sektor lebih mudah bila dibandingkan dengan akses ke Kota Garut. Sedangkan untuk pembentukan Kab. Garut Selatan sendiri dinilai warga masih belum memungkinkan, karena terkendala minimnya kelengkapan berbagai sarana infrastruktur di wilayah Garut selatan.
Hadir pada pertemuan tersebut, Ketua Pansus Alirohman dan Sekretaris Suryaman Anang Suatma. Sedangkan dari Garsela, hadir antara lain Sekretaris Forum Warga Cisewu Kokon Darmawan, Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Masyarakat Garut (Hipmaga) April Parlindungan.
Menurut Kokon, warga di Kec. Cisewu, Talegong, dan Caringin memilih bergabung dengan Kab. Bandung, karena akses warga ke Bandung lebih baik, lebih dekat, dan lebih mudah daripada ke Garut, baik sektor ekonomi menyangkut penjualan hasil bumi maupun pendidikan.
“Untuk menjual hasil panen tomat misalnya, kita jelas lebih memilih ke Bandung daripada ke Garut. Sarana angkutan juga lebih banyak ke Bandung,” ujarnya.
Kondisi seperti itu membuat warga dari tiga kecamatan di wilayah Garut selatan, kebanyakan berurbanisasi ke Kota Bandung daripada ke Kota Garut. Hubungan mereka dengan Kab. Garut hanyalah sebatas urusan administrasi seperti pembuatan KTP dan urusan politik lima tahun sekali.
Sementara itu, Alirohman menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap objektif dalam hal tersebut. Pihaknya, akan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, termasuk gubernur dan pemerintah pusat.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Garut Kuswanda mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengambil keputusan soal pembentukan Kab. Garut Selatan. Studi kelayakannya pun hingga kini belum ada.

06/11/2007, Cetak, Pikiran Rakyat

Pemekaran Garsel Ditolak Masyarakat

Rabu, 01 Juli 2009 , 20:31:00

GARUT, (PRLM).- Keputusan DPRD Kab. Garut No.4/2009 tanggal 9 Juni 20009 yang menyetujui Garut Selatan (Garsel) sebagai kabupaten baru pemekaran dari Kab. Garut dinilai keputusan yang prematur, tergesa-gesa, dan tidak berdasar. Pasalnya, Feasibillity Study (FS) yang dilakukan oleh Tim Peneliti Studi Kelayakan Pemekaran Garut Selatan dari LPPM UNPAD hingga saat ini belum mengumumkan hasilnya secara resmi kepada publik.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Forum Warga Cisewu Kokon Darmawan, S.Sos, Rabu (1/7). “Sehingga, penolakan terhadap pemekaran Garsel bukan sikap individu atau perseorangan melainkan sikap bersama masyarakat Garut Selatan terutama yang ada di Kecamatan Cisewu, Caringin, dan Talegong. Secara umum, juga merepresentasikan masyarakat di 13 kecamatan lainnya, yakni menolak pemekaran Garut Selatan,” katanya.

Berita “PRLM” sebelumnya, DPRD Kabupaten Garut menyetujui Garut Selatan sebagai kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Garut. Kepastian persetujuan DPRD untuk pemekaran Garut Selatan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut, Selasa malam (9/6).

Kawasan Garut Selatan terdiri dari Kecamatan Banjarwangi, Cibalong, Singajaya, Peundeuy, Cihurip, Cisewu, Talegong, Caringin, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, dan Cikajang. Penolakan pemekaran Garut Selatan oleh masyarakat di tiga kecamatan, lanjut Kokon, setidaknya pernah mengemuka dalam dialog publik pada 27 Oktober 2007 di Kec. Cisewu. Pada 5 November 2007, elemen-elemen yang menolak pemekaran melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Garut dan Pansus Pemekaran Garsel yang dilanjutkan dengan hearing dengan Kabag Pemerintahan Kab. Garut.

“Pemkab. Garut juga belum bisa memberikan pernyataan jelas tentang potensi Garut Selatan. Minimnya infrastruktur menyebabkan pemekaran Garsel tidak akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, politik dan budaya, di wilayah Garsel. Bahkan pemekaran tersebut hanya akan menambah kemiskinan dan menghambat laju pertumbuhan pembangunan Garsel,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Garut Selatan, Gunawan Undang, menyatakan, mekanisme rencana pembentukan Kab. Garsel sesuai dengan PP No. 78/2007 yang mengisyaratkan pembentukan suatu daerah melalui persetujuan forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau forum kepala desa setempat. Dalam PP tersebut juga diungkapkan, salah satu tujuan pemekaran suatu wilayah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperpendek rentang kendali (span of control) dengan pusat ibu kota pemerintahan.

Selain itu, lanjut Gunawan, wacana bergabungnya Kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong ke Kab Bandung; selain tidak memiliki alasan yang objektif-rasional juga ironis karena Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah memisahkan diri dari Kab. Bandung. (A-158/das)***

TIGA KECAMATAN TOLAK PEMEKARAN GARSEL

Thursday, 02 July 2009 13:50
Garut, (PR).- Keputusan DPRD Kab. Garut No.4/2009 tanggal 9 Juni 2009 yang menyetujui Garut Selatan (Garsel) sebagai kabupaten baru pemekaran dari Kab. Garut dinilai keputusan yang prematur, tergesa-gesa, dan tidak berdasar. Pasalnya, feasibillity study (FS) yang dilakukan oleh Tim Peneliti Studi Kelayakan Pemekaran Garut Selatan dari LPPM Unpad hingga saat ini belum mengumumkan hasilnya secara resmi kepada publik.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Forum Warga Cisewu Kokon Darmawan, S.Sos., Rabu (1/7).
"Penolakan terhadap pemekaran Garsel bukan sikap individu, melainkan sikap bersama
masyarakat Garut Selatan, terutama yang ada di Kecamatan Cisewu, Caringin, dan Talegong,"
katanya.

Berita "PR" sebelumnya, DPRD Kabupaten Garut menyetujui Garut Selatan sebagai kabupaten
baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Garut. Kepastian persetujuan DPRD untuk
pemekaran Garut Selatan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut, Selasa
malam (9/6).

Kawasan Garut Selatan terdiri dari Kecamatan Banjarwangi, Cibalong, Singajaya, Peundeuy,
Cihurip, Cisewu, Talegong, Caringin, Pamengpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Bungbulang,
Mekarmukti, Pamulihan, dan Cikajang.

Penolakan pemekaran Garut Selatan oleh masyarakat di tiga kecamatan, lanjut Kokon,
setidaknya pernah mengemuka dalam dialog publik pada 27 Oktober 2007 di Kec. Cisewu.
Pada 5 November 2007, elemen-elemen yang menolak pemekaran melakukan audiensi
dengan Komisi A DPRD Garut dan Pansus Pemekaran Garsel yang dilanjutkan dengan hearing
dengan Kabag Pemerintahan Kab. Garut.

Kokon malah menyebutkan adanya wacana tiga kecamatan yang hendak bergabung ke Kab.
Bandung, yang sudah bergulir sejak tahun 1952, saat Kabupaten Garut belum memperhatikan
pembangunan di wilayah Garut Selatan.

Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Garut Selatan, Gunawan Undang, menyatakan,
mekanisme rencana pembentukan Kab. Garsel sesuai dengan PP No. 78/2007 yang
mengisyaratkan pembentukan suatu daerah melalui persetujuan forum Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) atau forum kepala desa setempat. Salah satu tujuan pemekaran
suatu wilayah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. (A-158)***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Kamis 02 Juni 2009

Bangun Infrastruktur untuk Warga Garsela

Warga Garut selatan (Garsela) meminta Pemkab Garut untuk lebih memerhatikan mereka secara serius. Di antaranya, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur agar ketika Garsela benar-benar berpisah dengan Kab. Garut, sudah dalam keadaan siap.

“Hal itu diperlukan agar nasib Kabupaten Garsela nanti tidak seperti Kab. Bandung Barat yang infrastrukturnya tidak lengkap,” kata Drs. H. Gunawan Undang, tokoh masyarakat Cisewu, Garut selatan, yang kini menjadi tokoh pendidikan di Bandung, Kamis (18/10). Hal senada disampaikan Kokon Darmawan S.Sos., anggota Forum Mahasiswa Lintas Aliansi.

Gunawan dan Kokon mengharapkan, selain memberikan perhatian lebih dengan membangun sejumlah infrastruktur, untuk mendukung pemekaran, Pemkab Garut pun mesti membangun semacam kantor perwakilan di wilayah selatan. Kantor perwakilan itu nantinya dijadikan tempat berkumpulnya para tokoh Garsela untuk membicarakan pemekaran.

“Memang belum ada peraturan daerah yang mengatur hal itu. Namun, demi kebaikan warga Garsela, tidak ada salahnya hal itu diadakan. Kantor dimaksud, semacam Unit Pelaksana Teknis Daerah-lah, dengan tugas untuk melakukan percepatan pembangunan di Garsela,” kata Kokon.

Di tempat terpisah, pejabat pelaksana tekni (Plt.) Sekda Garut Drs. H. Budiman, S.E. dan Asda I Setda Garut Drs. H. Wowo Wibowo ketika dikonfirmasi, mendukung keinginan warga Garsela untuk membentuk kabupaten baru. Pemkab juga akan terus melakukan pembangunan infrastruktur di Garsela.

“Namun dalam mendukung pemekaran itu, kami akan tetap melewati tahapan-tahapan yang berlaku dan tidak keluar dari aturan,” kata Budiman.

Menjawab pertanyaan soal lambatnya pembangun infrastruktur di Garsela sehingga warga setempat merasa kurang diperhatikan, keduanya mengatakan bahwa hal itu kurang tepat. Pasalnya, selama ini Pemkab Garut terus-terusan melakukan pembangunan di Garsela, seperti pembangun RS Pameungpeuk di Pameungpeuk, membangun sejumlah Puskesmas, dan membangunan SMA Kelautan di Cikelet.

19/10/2007, Cetak, Pikiran Rakyat,

Jelang Deklarasi SBY-Boediono di Bandung Kamis, 14 Mei 2009

Gedung Sabuga ITB Bandung siap menjadi saksi Deklarasi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden SBYBoediono Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) di Jalan Taman Sari Bandung sudah siap menjadi saksi Deklarasi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Partai Demokrat SBY-Boediono Jumat petang 15 Mei 2009. Ketika RRI konfirmasi ke DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Zulkifly Chaniago Wakil Ketua Kominfo DPD Partai Demokrat Jawa Barat yang juga Supervisi Tim Pusat Panitia Deklarasi Capres/Cawapres Partai Demokrat,enggan menjelaskan rinci rencana deklarasi pasangan SBY-Boediono tersebut. Meski demikian kepada RRI Zulkifly menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan hadir dalam deklarasi tersebut. Di bagian lain menanggapi Deklarasi pasangan Capres/Cawapres SBY-Boediono jumat petang (15/05) di Bandung, Pengamat Politik Kokon Darmawan kepada RRI mengatakan,jika memang Boediono sebuah pilihan bagi SBY meskipun konsekuensi dan korelasi politik harus dihadapi,tentu hal itu sudah diperhitungkan. Dijelaskan Kokon Darmawan,dengan munculnya Boediono dari jalur independen dapat berakibat multi tafsir dan persepsi yang lain dari kalangan Partai Politik yang selama ini merapat ke Partai Demokrat. Disinggung koalisi Parlemen jika pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang,Kokon Darmawan
menganalisa apabila koalisi besar yang digalang PDIP,Golkar dan Partai-Partai Menengah lainnya berjalan, otomatis SBY-Boediono akan mendapat sandungan yang luar biasa di Parlemen meskipun saat ini SBY berusaha mendekati PDIP. Kokon menambahkan,sekarang ini nampak blunder ada semacam frustasi politik di pihak PKS,PAN,PKB dan PPP karena 19 nama yang diajukan ke Demokrat tidak diambil SBY tetapi SBY lebih memilih Boediono. Kondisi tersebut
tegas Kokon Darmawan menjadi tamparan politik bagi ke 4 Parpol besar,yang berarti kader yang selama ini telah diajukan dianggap tidak pantas untuk mendampingi SBY. Secara psikologis partai kondisi ini sangat berpengaruh terhadap mereka,apakah akan mendukung atau hanya mendukung di tingkat elit sementara di bawahnya dibiarkan mengalir sesuai arus.

JAWA BARAT NEWS CENTER
http://jabarnews.com Powered by Joomla! Dibuat pada: 29 August, 2009, 17:07

Profile Jejak Langkah Anak Desa

KOKON DARMAWAN, S.SOS lahir di Garut pada 2 September 1983, anak ke-10 dari 10 bersaudara. Terlahir dari pasangan Tohir (84) dan Saesih (67). Masa kecil dihabiskan di kampung Cisaninten, Desa Cisewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Ketika menginjak usia remaja hijrah ke Kota Bandung. Di Bandung tinggal bersama keluarga H. Rudy Gunawan, SH., MH dan Hj. Diah Kurniasari (orang tua angkat) . Memiliki tiga orang adik yakni M. Rangga Bisma, Rinestya Medina dan Rafi Ahmad Gunawan. Menempuh pendidikan di SD N Cisewu 1 (1996), SMPN 1 Cisewu (1999), SMAN 1 Cisewu (2002), setelah berhenti setahun kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

Pengalaman organisasi yang pernah digeluti diantaranya Ketua OSIS SMPN 1 Cisewu (1998),; Ketua OSIS SMAN 1 Cisewu (2001),; Divisi Informasi KNPI Kec. Cisewu (2001),; Divisi Pengembangan Kehutanan GAKPEDAL (2001),; Ketua Karang Taruna Panggugah (2002),; Divisi Jurnalistik Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat (2002),; Himpunan Aktifis Seni (HIAS) 2002,; Lingkung Seni Cipta Panghegar (1998-2003),; Ketua Forum Mahasiswa Islam Fikom UNPAD (2003),; Divisi Sistem Informasi Senat Mahasiswa Fikom UNPAD (2003-2005), Sekretaris IPPEMAC (2004-2008),; Sekretaris Umum Forum Warga Cisewu (FWC) 2004,; Divisi Sosial Politik Himpunan Mahasiswa Jurnalistik Ekstensi (HIMAJE) Fikom UNPAD (2005-2007),; Ketua Presidium Forum Mahasiswa Lintas Aliansi (FORMASI) 2006-2008,; Wakil Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI Muda) Kota Bandung (2005 sd sekarang),; Wakil Sekretaris Pemuda Tani HKTI Jawa Barat (2006 sd sekarang); dan Koordinator Komite Komunikasi dan Informasi HKTI Jabar (2005 sd sekarang).

Riwayat pekerjaan profesional yang pernah dan sedang dijalani diantaranya adalah Financial Consultant PT. AJ Manulife Indonesia, 2009.; Financial Consultant PT. Century Investment Futures, 2009.; Direktur Marketing PT. Agra Putri Wisata, 2008 sd sekarang.; Direktur Eksekutif RUDY GUNAWAN CENTRE (RGC), 2008.; Public Relation Jabar Peduli, 2006-2007.; Public Relation PT. Quatronics Indonesia, 2006-2007.; Public Relation PT. Amyra Kreasitama, 2006 sd sekarang.; Public Relation HKTI Jawa Barat, 2004 sd sekarang.; Lawyer Assistant Gunawan & Associates Law Firm, 2007 sd sekarang.;

Pengalaman profesional di bidang media diantaranya adalah Presenter berita dan CT Dialog (CTChannel 36 UHF), 2006-2007.; Koordinator Koresponden Jawa Barat Tabloid AGROpolitan (Jakarta), 2007.; Direktur Operasional Jaringan Radio Komunitas Suara Petani (JRKSP HKTI), 2005-2008.; Pemimpin Redaksi Tabloid Suara Petani, 2005-2008.; Pemimpin Redaksi Buletin Inspi’RASI, 2002-2003.; Radio Broadcaster GMC & RASI FM, 2001-2003.; Freelance Jurnalist Kombinasi Magazine, 2001-2003.; dan Freelance Jurnalist Aktualita Newspaper, 2001-2003.

Skill reference lain yang dimiliki adalah presenter berita dan dialog, Master of Ceremmony (MC) formal dan informal, radio broadcaster, debating atau moderating dan theatrical/drama. Sebagai pribadi sangat tertarik dengan masalah politik dan hukum, kini sedang menapaki dan merajut asa menjadi pengamat politik muda.*