RAPBN 2010 Lebih Layani Birokrat

Rabu, 30 September 2009 | 03:26 WIB

Jakarta, Kompas - Biaya birokrasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 yang rencananya akan ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini mengalami kenaikan hingga 21 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya, anggaran untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat justru berkurang drastis.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi APBN 2010 yang terdiri atas delapan lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam advokasi anggaran di Jakarta, Selasa (29/9), menilai RAPBN 2010 lebih banyak diabdikan untuk kepentingan belanja pegawai pemerintah. Belanja pegawai pemerintah pusat mencapai Rp 161,7 triliun atau naik Rp 28 triliun dibandingkan dengan APBN 2009.

Kenaikan belanja pegawai itu ditujukan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiun ke-13, serta kenaikan uang makan lauk-pauk bagi TNI/Polri menjadi Rp 40.000 per hari dan kenaikan uang makan PNS pusat menjadi Rp 20.000 per hari.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, AH Maftuchan, mengatakan, upaya mereformasi birokrasi untuk memperbaiki pelayanan publik dan peningkatan kinerja birokrat hanya diartikan dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi. Penyelewengan anggaran dan rendahnya kinerja birokrat justru kurang menjadi perhatian.

”Kenaikan gaji ini merupakan bentuk terima kasih Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih kembali sebagai presiden,” katanya. Peningkatan anggaran birokrasi yang tinggi tanpa peningkatan kinerja mereka dinilai hanya menghambur-hamburkan uang negara.

Menurut Maftuchan, kenaikan gaji pegawai dipastikan akan membuat naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan akhirnya akan melambungkan angka inflasi. Padahal, kenaikan anggaran bagi birokrat itu telah mengorbankan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Alokasi anggaran ekonomi turun signifikan dari Rp 64,96 triliun pada RAPBN Perubahan 2009 menjadi Rp 55,88 triliun.

Berbagai subsidi untuk rakyat juga banyak yang dipangkas. Total subsidi pada 2010 direncanakan Rp 144,3 triliun atau turun Rp 15,5 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Subsidi nonenergi turun Rp 12,5 triliun (22 persen) dibandingkan 2009. Penurunan terbesar subsidi nonenergi terjadi pada pencabutan subsidi obat generik (100 persen) dan subsidi pupuk yang berkurang 39 persen. (MZW)

sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/30/03263217/rapbn.2010.lebih.layani.birokrat